☰
Beranda Dataset
Dataset Sektoral
Jelajahi dataset pemerintahan Provinsi Maluku
Berdasarkan :

X

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Informasi Detail:
Telepon : (0911) 351155
Alamat : Jalan Pattimura No. 1, Ambon, Maluku
Website : -
Email : kesbangpolpromal@malukuprov.go.id

Filter Menurut Urusan
Filter Menurut Tags
7
Jumlah Dataset
36
Perangkat Daerah
Filter Pencarian Dataset
Bidang Urusan
Tags
Reset Filter
Urutkan:
Daftar Dataset
Persentase Peningkatan Ormas Terdaftar
22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terdaftar di Provinsi Maluku menggambarkan pertumbuhan jumlah ormas yang tercatat secara resmi pada Pemerintah Provinsi Maluku dibandingkan periode sebelumnya.
logo
Persentase Peningkatan Ormas Terdaftar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
22
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terdaftar di Provinsi Maluku menggambarkan pertumbuhan jumlah ormas yang tercatat secara resmi pada Pemerintah Provinsi Maluku dibandingkan periode sebelumnya.
Persentase Partai Politik (Parpol) Penerima Bantuan
17
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Persentase Partai Politik (Parpol) Penerima Bantuan di Provinsi Maluku menggambarkan proporsi partai politik yang berhak dan telah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
logo
Persentase Partai Politik (Parpol) Penerima Bantuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
17
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Persentase Partai Politik (Parpol) Penerima Bantuan di Provinsi Maluku menggambarkan proporsi partai politik yang berhak dan telah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persentase Konflik yang Tertangani
20
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Persentase Konflik yang Tertangani di Provinsi Maluku menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui mediasi, fasilitasi, dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
logo
Persentase Konflik yang Tertangani
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
20
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Persentase Konflik yang Tertangani di Provinsi Maluku menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui mediasi, fasilitasi, dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas
26
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme dan Tindak Kriminalitas di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan pembinaan, edukasi, dan pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menekan potensi gangguan keamanan
logo
Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
26
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme dan Tindak Kriminalitas di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan pembinaan, edukasi, dan pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menekan potensi gangguan keamanan
Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas
20
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Jumlah Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kamtramtibmas) di Provinsi Maluku menggambarkan banyaknya kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
logo
Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
20
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Jumlah Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kamtramtibmas) di Provinsi Maluku menggambarkan banyaknya kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba
16
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Jumlah Pembinaan dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
logo
Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
16
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Jumlah Pembinaan dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
Jumlah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Instansi Terkait
15
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Kesatuan Bangsa dan Politik  26 Februari 2026
Jumlah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Instansi Terkait di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas politik, ketenteraman, dan ketertiban umum di daerah.
logo
Jumlah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Instansi Terkait
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
15
Kesatuan Bangsa dan Politik  26/02/2026
Jumlah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Instansi Terkait di Provinsi Maluku menggambarkan intensitas kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas politik, ketenteraman, dan ketertiban umum di daerah.
1