☰
Beranda Dataset
Dataset Sektoral dan E-Walidata
Jelajahi dataset pemerintahan Provinsi Maluku

Filter Pencarian Dataset
Bidang Urusan
Tags
Reset Filter
4.471
Jumlah Dataset
36
Perangkat Daerah
Filter Pencarian Dataset
Bidang Urusan
Tags
Reset Filter
Urutkan:
Daftar Dataset 4471 dataset
Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani
24
E-Walidata (SIPD)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6 November 2026

Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.
logo
Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani
E-Walidata (SIPD)
24
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 06/11/2026

Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.

per halaman
1
2
...
179