☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani

Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.

SIPD E-Walidata (SIPD)
Jumlah Data: 3 baris Dilihat: 25 kali

Metadata

Detail Data Series (3 baris)
Export ke: JSON Excel
TahunDataProdusen DataTanggal Update SIPD
2019 — DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 16 Agu 2024 13:20
2024 15 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17 Jul 2025 12:44
2025 9 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 24 Jun 2026 13:21
«‹ 1 dari 1 ›»