☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.
Informasi Detail:
Telepon : -
Alamat : Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : -
Email : bpkad@malukuprov.go.id

Metadata

  • Dibuat
    : 20 April 2026
  • Diperbaharui
    : 21 April 2026
  • Pengukuran
    : Persentase
  • Penyajian
    : Provinsi
  • Cakupan
    : Provinsi Maluku
  • Satuan
    : Persen
  • Produsen
    : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
  • Bidang Urusan
    : Keuangan 
  • Konsep
    : Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan
  • Definisi
    : Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan merupakan indikator utama kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Secara umum, kepatuhan ini diukur dari kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah seperti PP Nomor 12 Tahun 2019
  • Jenis Data
    : Statistik
  • Jadwal Pemutakhiran
    : Tahunan
  • Status Prioritas
    : Prioritas
  • Sumber Referensi
    : IKK
Respons Ruang Publik
Belum ada response..
Silakan ketik nama anda, tambahkan pesan dan kirim untuk memberikan response.
Terima kasih.
Atas Nama:
Detail
Grafik
Jadwal Data Series
Jadwal Belum Tersedia
Jadwal data series untuk dataset ini sedang dalam proses penyusunan
oleh pengelola data.
Sedang Diproses
Detail Data Series
Export ke: JSON Excel
Tampilkan data per halaman
Tahun Kode Provinsi Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan
2025 81 Maluku 100
2024 81 Maluku 100
2023 81 Maluku 100