☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.
Informasi Detail:
Telepon : -
Alamat : Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : -
Email : bpkad@malukuprov.go.id

Metadata

  • Dibuat
    : 20 April 2026
  • Diperbaharui
    : 21 April 2026
  • Pengukuran
    : Persentase
  • Penyajian
    : Provinsi
  • Cakupan
    : Provinsi Maluku
  • Satuan
    : Persen
  • Produsen
    : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
  • Bidang Urusan
    : Keuangan 
  • Konsep
    : Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan
  • Definisi
    : Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan umumnya diukur berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan aset, meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  • Jenis Data
    : Statistik
  • Jadwal Pemutakhiran
    : Tahunan
  • Status Prioritas
    : Prioritas
  • Sumber Referensi
    : IKK
Respons Ruang Publik
Belum ada response..
Silakan ketik nama anda, tambahkan pesan dan kirim untuk memberikan response.
Terima kasih.
Atas Nama:
Detail
Grafik
Jadwal Data Series
Jadwal Belum Tersedia
Jadwal data series untuk dataset ini sedang dalam proses penyusunan
oleh pengelola data.
Sedang Diproses
Detail Data Series
Export ke: JSON Excel
Tampilkan data per halaman
Tahun Kode Provinsi Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan
2025 81 Maluku 100
2024 81 Maluku 100