☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Cakupan Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap

Cakupan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap digunakan untuk mengukur mutu dan perluasan jangkauan pelayanan farmasi klinis yang diberikan kepada pasien. Indikator ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efisiensi penggunaan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP) bagi pasien rawat inap.

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Dinas Kesehatan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi
Informasi Detail:
Telepon : -
Alamat : Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : dinkes.malukuprov.go.id
Email : dinkes@malukuprov.go.id

Metadata

  • Dibuat
    : 23 April 2026
  • Diperbaharui
    : 23 April 2026
  • Pengukuran
    : Persentase
  • Penyajian
    : Provinsi
  • Cakupan
    : Provinsi Maluku
  • Satuan
    : Persen
  • Produsen
    : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
  • Bidang Urusan
    : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 
  • Konsep
    : Puskesmas rawat inap
  • Definisi
    : Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Puskesmas rawat inap yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
  • Jenis Data
    : Statistik
  • Jadwal Pemutakhiran
    : Tahunan
  • Status Prioritas
    : Prioritas
  • Sumber Referensi
    : IKK
Respons Ruang Publik
Belum ada response..
Silakan ketik nama anda, tambahkan pesan dan kirim untuk memberikan response.
Terima kasih.
Atas Nama:
Detail
Grafik
Jadwal Data Series
Jadwal Belum Tersedia
Jadwal data series untuk dataset ini sedang dalam proses penyusunan
oleh pengelola data.
Sedang Diproses
Detail Data Series
Export ke: JSON Excel
Tampilkan data per halaman
Tahun Kode Provinsi Cakupan Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap
2023 81 Provinsi 0,43