Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19/04/2026

Data backlog umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan (Gap) antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Data Total Rumah

33

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas perumahan, tingkat kesejahteraan hunian, serta capaian kinerja pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan aman.

Data Total Rumah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

33

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas perumahan, tingkat kesejahteraan hunian, serta capaian kinerja pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak dan aman.

Persentase pemukiman yang tertata

24

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai.

Persentase pemukiman yang tertata

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

24

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai.

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

22

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi atau luas kawasan permukiman yang tidak layak huni dibandingkan dengan total luas permukiman di suatu wilayah (kabupaten/kota).

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

22

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi atau luas kawasan permukiman yang tidak layak huni dibandingkan dengan total luas permukiman di suatu wilayah (kabupaten/kota).

Persentase capaian program dan kegiatan dinas

35

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Persentase capaian program dan kegiatan dinas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

35

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Target Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi

31

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 18 April 2026

Target Rasio Elektrifikasi (RE) dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Target Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku

31

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 19/04/2026

Target Rasio Elektrifikasi (RE) dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

36

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 18 April 2026

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

36

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 18/04/2026

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Jumlah Rumah Rusak Akibat Bencana

27

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan pemukiman, kerugian harta benda, serta dampak fisik dan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana alam atau non-alam di suatu wilayah.

Jumlah Rumah Rusak Akibat Bencana

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

27

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan pemukiman, kerugian harta benda, serta dampak fisik dan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana alam atau non-alam di suatu wilayah.

Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

28

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kawasan perumahan atau permukiman telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak, aman, dan nyaman.

Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

28

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kawasan perumahan atau permukiman telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak, aman, dan nyaman.

Presentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni

22

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan hunian tetap yang layak (relokasi/rehabilitasi) bagi masyarakat yang terdampak bencana. Indikator ini juga mengukur kinerja pemerintah dalam memastikan pemenuhan standar keselamatan, kecukupan luas, dan sanitasi bagi korban bencana.

Presentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

22

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan hunian tetap yang layak (relokasi/rehabilitasi) bagi masyarakat yang terdampak bencana. Indikator ini juga mengukur kinerja pemerintah dalam memastikan pemenuhan standar keselamatan, kecukupan luas, dan sanitasi bagi korban bencana.

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani

26

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Permukiman Yang Tidak Layak Huni Karena Ketidakteraturan Bangunan, Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi, Dan Kualitas Bangunan Serta Sarana Dan Prasarana Yang Tidak Memenuhi Syarat

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

26

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Permukiman Yang Tidak Layak Huni Karena Ketidakteraturan Bangunan, Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi, Dan Kualitas Bangunan Serta Sarana Dan Prasarana Yang Tidak Memenuhi Syarat

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

51

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga atau hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan, dan luas bangunan dibandingkan dengan total rumah tangga dalam suatu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

51

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga atau hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan, dan luas bangunan dibandingkan dengan total rumah tangga dalam suatu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu.

Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

22

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin penyediaan rumah yang layak huni bagi warga yang terdampak relokasi akibat program pembangunan.

Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

22

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin penyediaan rumah yang layak huni bagi warga yang terdampak relokasi akibat program pembangunan.

Inflasi Provinsi (Bulanan)

27

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 18 April 2026

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai inflasi dapat bernilai positif, nol, atau negatif. Inflasi positif menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya, inflasi nol menunjukkan tidak terjadi perubahan harga, sedangkan inflasi negatif (deflasi) menunjukkan penurunan harga. Perubahan ini mencerminkan dinamika daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum.

Inflasi Provinsi (Bulanan)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

27

Non Urusan 18/04/2026

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai inflasi dapat bernilai positif, nol, atau negatif. Inflasi positif menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya, inflasi nol menunjukkan tidak terjadi perubahan harga, sedangkan inflasi negatif (deflasi) menunjukkan penurunan harga. Perubahan ini mencerminkan dinamika daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum.

Inflasi Kabupaten/Kota (Bulanan)

22

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 18 April 2026

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai inflasi dapat bernilai positif, nol, atau negatif. Inflasi positif menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya, inflasi nol menunjukkan tidak terjadi perubahan harga, sedangkan inflasi negatif (deflasi) menunjukkan penurunan harga. Perubahan ini mencerminkan dinamika daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum.

Inflasi Kabupaten/Kota (Bulanan)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

22

Non Urusan 18/04/2026

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai inflasi dapat bernilai positif, nol, atau negatif. Inflasi positif menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya, inflasi nol menunjukkan tidak terjadi perubahan harga, sedangkan inflasi negatif (deflasi) menunjukkan penurunan harga. Perubahan ini mencerminkan dinamika daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum.

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset