Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi peserta didik dalam kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan konsep, prosedur, dan fakta matematika dalam berbagai konteks (numerasi).

Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

16

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi peserta didik dalam kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan konsep, prosedur, dan fakta matematika dalam berbagai konteks (numerasi).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

15

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 17 April 2026

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

15

Non Urusan 17/04/2026

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku

14

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 17 April 2026

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

14

Non Urusan 17/04/2026

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

13

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 17 April 2026

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang tercermin dari perubahan nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi secara riil, karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga mencerminkan pertambahan output yang sebenarnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

13

Non Urusan 17/04/2026

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang tercermin dari perubahan nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi secara riil, karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga mencerminkan pertambahan output yang sebenarnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

14

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 17 April 2026

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang tercermin dari perubahan nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi secara riil, karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga mencerminkan pertambahan output yang sebenarnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

14

Non Urusan 17/04/2026

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang tercermin dari perubahan nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi secara riil, karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga mencerminkan pertambahan output yang sebenarnya.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

18

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Non Urusan 17 April 2026

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

18

Non Urusan 17/04/2026

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Jumlah Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Di Provinsi Maluku

5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai Jumlah (Anak) Usia 16-18 tahun yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan Menengah Di Provinsi Maluku

Jumlah Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Di Provinsi Maluku

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

5

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai Jumlah (Anak) Usia 16-18 tahun yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan Menengah Di Provinsi Maluku

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

28

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 17 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

28

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17 April 2026

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku Tahun 2025

Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

15

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17/04/2026

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku Tahun 2025

Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas Provinsi Maluku

25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai Nilai ekspor hasil industri pengolahan non migas provinsi Maluku tahun 2024

Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

25

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai Nilai ekspor hasil industri pengolahan non migas provinsi Maluku tahun 2024

Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga Provinsi Maluku

32

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta tertib niaga Provinsi Maluku tahun 2024

Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

32

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta tertib niaga Provinsi Maluku tahun 2024

Persentase Penanganan Konsumen Provinsi Maluku

19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17 April 2026

Data ini memberikan informasi yang menunjukkan jumlah pengaduan konsumen yang berhasil diselesaikan atau diproses hingga tahap akhir dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase Penanganan Konsumen Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

19

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi yang menunjukkan jumlah pengaduan konsumen yang berhasil diselesaikan atau diproses hingga tahap akhir dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima.

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai Pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

10

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 17/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai Pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas Provinsi Maluku

Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

72

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 26 Maret 2026

Menurut PermenLHK Nomor 23 Tahun 2021, Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, sedangkan Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.

Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

72

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 26/03/2026

Menurut PermenLHK Nomor 23 Tahun 2021, Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, sedangkan Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

51

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 26 Maret 2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

51

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 26/03/2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset