Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kepatuhan, serta efektivitas pengelolaan aset yang mencakup siklus perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga pemindahtanganan/penghapusan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;