Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Hal ini juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak serta berpengaruh terhadap produktifitas anak kedepan. Stunting menjadi penting untuk diintervensi bahkan mendapat prioritas Presiden dikarenakan dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian suatu bangsa, disamping masalah gizi lainnya. Namun stunting dan masalah gizi yang lain pun dapat dicegah melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan memastikan seorang anak tersebut mendapatkan gizi dan kesehatan yang baik. Upaya percepatan penurunan stunting dengan intervensi sensitif harus ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya sedangkan intervensi spesifik harus semakin dipertajam. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketajaman berbagai bentuk intervensi diatas, maka diperlukan data dan informasi yang akurat tepat yang diperoleh dari suatu proses surveilens gizi. Surveilens Gizi merupakan suatu pengamatan terus menerus masalah ataupun program gizi, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera. Dalam perkembangannya, system surveilens gizi kemudian dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi. Apabila surveilens gizi ini dilakukan dengan teratur, terus menerus maka masalah gizi dapat lebih cepat dideteksi sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan dampak yang lebih buruk dapat dicegah

Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Hal ini juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak serta berpengaruh terhadap produktifitas anak kedepan. Stunting menjadi penting untuk diintervensi bahkan mendapat prioritas Presiden dikarenakan dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian suatu bangsa, disamping masalah gizi lainnya. Namun stunting dan masalah gizi yang lain pun dapat dicegah melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan memastikan seorang anak tersebut mendapatkan gizi dan kesehatan yang baik. Upaya percepatan penurunan stunting dengan intervensi sensitif harus ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya sedangkan intervensi spesifik harus semakin dipertajam. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketajaman berbagai bentuk intervensi diatas, maka diperlukan data dan informasi yang akurat tepat yang diperoleh dari suatu proses surveilens gizi. Surveilens Gizi merupakan suatu pengamatan terus menerus masalah ataupun program gizi, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera. Dalam perkembangannya, system surveilens gizi kemudian dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi. Apabila surveilens gizi ini dilakukan dengan teratur, terus menerus maka masalah gizi dapat lebih cepat dideteksi sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan dampak yang lebih buruk dapat dicegah

Indikator Jumlah Kematian Balita (AKBa) (Under-Five Mortality Rate/U5MR) digunakan untuk mengukur jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (balita) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, status gizi, kualitas pelayanan kesehatan, dan lingkungan hidup.

Indikator ini digunakan untuk mengukur prevalensi atau persentase anak usia 0-59 bulan yang mengalami kondisi gizi sangat kurang (severely underweight/wasted). Data ini bertujuan menilai status kesehatan anak, memantau pertumbuhan, serta mengidentifikasi masalah kurang gizi akut yang memerlukan tata laksana segera.

Indikator ini digunakan untuk mengukur status gizi dan tingkat kekurangan gizi (underweight, stunting, wasting) pada anak usia 0-59 bulan. Indikator ini diukur melalui antropometri (berat badan/umur, berat badan/tinggi badan, tinggi badan/umur) untuk mengetahui persentase balita dengan gizi kurang atau buruk di suatu wilayah.

Indikator Jumlah Kematian Berumur Kurang dari 1 bulan (0-28 hari) dalam 1 tahun digunakan untuk mengukur Angka Kematian Neonatal (Neonatal Mortality Rate/NMR). Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk kualitas perawatan medis dasar pada masa kehamilan dan persalinan.

Jumlah Kelahiran Hidup dalam satu tahun pada 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku

Indikator ini digunakan untuk mengukur risiko kematian pada perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah terminasi kehamilan).

Target Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Provinsi Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Indikator ini mengukur proporsi wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kerawanan pangan sebagai dasar perencanaan intervensi ketahanan pangan dan pengurangan kerentanan masyarakat.

Target Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan indikator kinerja kunci hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi izin lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Angka PPH Konsumsi adalah indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat yang menunjukkan tingkat keberagaman dan keseimbangan pola makan berdasarkan standar gizi nasional.

Persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) untuk tujuan stabilitas harga, kerawanan pangan, dan keadaan darurat.

Target Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan