Target Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Provinsi Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Indikator ini mengukur proporsi wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kerawanan pangan sebagai dasar perencanaan intervensi ketahanan pangan dan pengurangan kerentanan masyarakat.

Target Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan indikator kinerja kunci hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi izin lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Angka PPH Konsumsi adalah indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat yang menunjukkan tingkat keberagaman dan keseimbangan pola makan berdasarkan standar gizi nasional.

Persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) untuk tujuan stabilitas harga, kerawanan pangan, dan keadaan darurat.

Target Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang Telah ditetapkan

Indikator ini mengukur efektivitas pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Pemerintah Daerah dalam membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan.

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat seluruh penduduk dunia, upaya pengendalian penyakit terus-menerus dilakukan, salah satunya adalah pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Program imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan, utamanya untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Selain itu, didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sedangkan pada pasal 130 juga tercantum bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Salah satu indikator yang diukur dalam keberhasilan imunisasi yaitu Universal Child Immunization (UCI) desa atau kelurahan. Desa/kelurahan UCI merupakan gambaran suatu desa/kelurahan yang telah mencapai target UCI apabila >80% bayi telah mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum berusia 1 tahun. Pada tahun 2014, target 100% UCI (Universal child immunization) yang dicanangkan pada seluruh desa atau kelurahan harus sudah dapat terpenuhi, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 482 / Menkes / SK / IV / 2010 tentang GAIN UCI (National Accelerated Immunization Campaign) UCI 2010-2014. Pencapaian target UCI (Universal child immunization) merupakan proyeksi dari imunisasi dasar komprehensif bagi sekelompok bayi.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.