☰
Beranda Dataset
Dataset Sektoral
Jelajahi dataset pemerintahan Provinsi Maluku
Berdasarkan :

X

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Informasi Detail:
Telepon : (0911) 344095
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Karang Panjang No.16, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Website : https://diskopukm.malukuprov.go.id/
Email : dinkopukm@malukuprov.go.id

Filter Menurut Urusan
Filter Menurut Tags
11
Jumlah Dataset
36
Perangkat Daerah
Filter Pencarian Dataset
Bidang Urusan
Tags
Reset Filter
Urutkan:
Daftar Dataset
Jumlah Penerima Bantuan Dana Bergulir
1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyaluran dan jangkauan program dana bergulir kepada target debitur/penerima manfaat.
logo
Jumlah Penerima Bantuan Dana Bergulir
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
1
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyaluran dan jangkauan program dana bergulir kepada target debitur/penerima manfaat.
Jumlah Wirausaha Pemula
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini pada dasarnya mengukur tingkat pertumbuhan wirausaha baru serta keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
logo
Jumlah Wirausaha Pemula
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini pada dasarnya mengukur tingkat pertumbuhan wirausaha baru serta keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, perkembangan sektor UMKM, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran/kemiskinan di wilayah tersebut.
logo
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, perkembangan sektor UMKM, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran/kemiskinan di wilayah tersebut.
Persentase usaha Kecil yang menjadi wirausaha
9
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal.
logo
Persentase usaha Kecil yang menjadi wirausaha
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
9
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal.
Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
7
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan, keberhasilan, dan kinerja suatu usaha dari waktu ke waktu.
logo
Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
7
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan, keberhasilan, dan kinerja suatu usaha dari waktu ke waktu.
Jumlah Pengukuran Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja, kondisi keuangan, operasional, dan kepatuhan koperasi secara komprehensif.
logo
Jumlah Pengukuran Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja, kondisi keuangan, operasional, dan kepatuhan koperasi secara komprehensif.
Persentase peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja program pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan koperasi.
logo
Persentase peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja program pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan koperasi.
Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini mengukur proporsi koperasi yang memenuhi kriteria tertentu—seperti melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, peningkatan jumlah anggota, peningkatan volume usaha, atau memiliki izin usaha simpan pinjam—dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang ada.
logo
Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini mengukur proporsi koperasi yang memenuhi kriteria tertentu—seperti melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, peningkatan jumlah anggota, peningkatan volume usaha, atau memiliki izin usaha simpan pinjam—dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang ada.
Persentase Koperasi Aktif
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur kesehatan, keberlanjutan, dan kinerja sektor koperasi dalam suatu wilayah.
logo
Persentase Koperasi Aktif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur kesehatan, keberlanjutan, dan kinerja sektor koperasi dalam suatu wilayah.
Perkembangan Koperasi di Provinsi Maluku
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.
logo
Perkembangan Koperasi di Provinsi Maluku
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.
Perkembangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  20 April 2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.
logo
Perkembangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  21/04/2026
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.
1