Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

×

Potret Disabilitas Dewasa

di Provinsi Maluku Tahun 2026

lihat detail

×

Potret Disabilitas Anak

di Provinsi Maluku Tahun 2026

lihat detail

☰

Beranda Dataset Regulasi

Infografik Artikel Potret Disabilitas

Bidang Urusan Perangkat Daerah

CMS Satudata Portal Data Maluku

Dashboard Executive Monitoring & Analitik

Beranda Dataset

Dataset Sektoral
Jelajahi dataset pemerintahan Provinsi Maluku

Filter Menurut Urusan

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan Penghubung

Inspektorat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Administrasi

Non Urusan

Filter Menurut Tags

#

##jumlah

#(spr)

#administrasi

#afprate

#aids

#airminumlayak

#akta

#aktanikah

#alos

#anggaran

#anggaranbelanja

#anggaranpembiayaan

#anggaranpendapatan

#angkaacuteflaccidparalysis(afp)

#angkakematianibu

#annualparasiteincidence

#apbd

#apbdperubahan

#apbdtepatwaktu

#apd

#apdsesuaijenispenyakit

#api

#apip

#apoteker

#apotekerpersatuanpenduduk

#aps

#arg

#arv

#asi

#atletberprestasi

#backlog

#balita

#balitagiziburuk

#balitakuranggizi

#balitastunting

#banhub

#bantuandanagulir

#bantuanhukumbagikorbankekerasan

#barangberedar,

#baranghabispakai

#belanja

#bencana

#bidan

#bidanpersatuanpenduduk

#bor

#bpbd

#bpkad

#bppd

#bpsdm

#bumdesa

#cabangolahragadibina,

#cabor

#cadanganpangan

#campakdosiskedua

#capaiankinerjadinas

#cppd

#cryotube

#dataprioritasnasional

#dayasaingkepemudaan

#desauci

#desawisata

#diga

#dinaskesehatan

#dinkes

#dinkopukm

#disabilitas

#dishut

#dlh

#dokter

#dokteranak

#dokterbedah

#doktergigipersatuanpenduduk

#dokterpenyakitdalam

#dokterpersatuanpenduduk

#dokterspesialiskejiwaan

#dokterspesialispersatuanpenduduk

#dokterumum

#dp3a

#dpkp

#dpmptsp

#dprd

#dprdperempuan

#ekonomi

#ekraf

#ekspor

#ekspor,

#elektrifikasi

#emisigrk

#event

#farmasi

#faskesterakreditasi

#gangguantrantimbun

#gender

#gizi

#handscoon

#hasil

#hiv

#hiv/aids

#idl

#idm

#ika

#ikal

#ikk

#ikkkearsipan

#iklh

#iku

#imunisasidasarlengkap

#indeksketahanandaerah

#indekspengelolaankeuangandaerah

#industri

#inflasi

#infrastrukturperbatasan

#investasi

#ipkd

#ipm

#irbi

#irigasi

#ispa

#iup

#jalan

#jenisproduksikayubulat

#jenisproduksikayuolahan

#kabupaten/kotalayakanak

#kabupatenlayakanak

#kabupatenperbatasan

#kapasitasaparatur

#kasuskekerasan

#kasuskekerasananak

#kasuskekerasanperempuan

#kasusklb

#kawasankumuh

#kawasanpermukiman

#kdrt

#kehutanan

#kejadianluarbiasa

#kek

#kekerasan

#kekerasanterhadapanak

#kelahiran

#kelembagaandesa

#kelistrikan

#kelompokperhutanansosial

#kelurahanuci

#kematianbalita

#kematianbayi

#kematianbayi<1bulan

#kematianibu

#kematianibuhamil

#kematianneonatal

#kepatuhankoperasi

#kepatuhanlkpdsesuai

#kepeloporan,

#kepemimpinan

#kepemudaanyangaktif

#kependudukan

#kepramukaan

#kepramukaan,

#kepuasanmasyarakat

#kesehatankoperasi

#kesehatantradisional

#ketenagakerjaan

#ketersediaanobatdanvaksin

#keuangandaerah

#kk

#kla

#klb

#konektivitasprovinsi

#konsumen

#kontakklb

#koperasiaktif

#koperasiberkualitas

#korbanbencana

#korbankekerasan

#korbankekerasananak

#korbankekerasananaklaki-laki

#korbankekerasananakperempuan

#korbankekerasanperempuan

#kotalayakanak

#krisiskesehatan

#kualitashutan

#kunjunganbayi

#lahankritisdirehabilitasi

#lahirhidup

#layanandasar

#layanankomprehensif

#layananpemulangankorbankekerasan

#layananperizinan

#literasimasyarakat

#makro

#mancanegara

#mantap

#masker

#materipimpinan

#mediaamies

#migas

#mpasi

#mutupelayananrumahsakit

#non

#nonpolio

#ntp

#nusantara

#obat

#obatgenerik

#obatrasional

#odhiv

#olahraga#atletmaluku#medali

#organisasi

#pad

#pangan

#papbd

#papbdtepatwaktu

#pariwisata

#pdrb

#pdrbkehutanan

#pe

#pedesaan

#pekerjaperempuan

#pelakuusaha

#pelayanankesehatan

#pelayanankesehatanbagimurid

#pelayananpenghubung

#pelayananterpaduptm

#pembiayaan

#pemuda

#pemuda#organisasikepemudaan

#pemuda#wirausahamuda

#pemuda,

#pemukimankumuh

#pemukimantertata

#penanganan

#penangananpengaduan

#pencarikerja

#pendampingdesa

#pendapatan

#penderitatbterbaru

#penduduk

#pengaduan/laporankekerasan

#pengelolaanbmd

#pengelolaankeuangan

#pengelolaankeuangandaerah

#penggunaanobatgenerik

#penggunaantempattidurrumahsakit

#pengolahan

#penyandangdisabilitasterlantardalampanti

#penyelidikanepidemiologi

#perawat

#perawatpersatuanpenduduk

#perdesaan

#perempuandalamlembagapemerintah

#perempuankorbankekerasan

#perhutanansosial

#perikanan

#perizinankawasanhutan

#perkebunan

#perkiraanpenderitatb

#permukiman

#perpustakaanberbasisinklusisosial

#perpustakaanjejaringnasional

#pertanggungjawabanapbd

#pertumbuhaninvestasi

#perumahan

#perusahaan

#peternakan

#plastikhazzard

#pneumonia

#pojokbacadigital

#potensi

#ppas

#pph

#prioritasnasional

#produksikayubulatdanolahan

#psu

#pug

#pupr

#puskesmas

#puskesmasrawatinap

#ranperdaapbd

#ranperdapertanggungjawabanapbd

#rasiodokterpersatuanpenduduk

#rasiogini

#rasiogurumurid

#rataratakemampuanliterasinumerasi

#rate

#rawanpangan

#re

#realisasibelanja

#realisasiinvestasi

#realisasiinvestasilokasi

#realisasiinvestasisektor

#realisasipembiayaan

#realisasipendapatan

#rehabilitasirumahkorbanbencana

#rehabilitasisosial,

#rehabilitasisosialkorbankekerasan

#reintegrasisosialkorbankekerasan

#relokasi

#rlh

#rtlh

#rumahkawasanbencana

#rumahkawasankumuh

#rumahlayakhuni

#rumahrusak

#rumahsakit

#rumahtidaklayakhuni

#safetybox

#sap

#sarjanakesmas

#sarjanakesmaspersatuanpenduduk

#sdmkesehatan

#senter

#siga

#sistemdatagenderdananak

#sistemkewaspadaandini

#sistemmerit

#siswa

#skm

#slidepositivityrate

#specimencarrier

#spesimenklinis

#spip

#spm

#stabilisasihargabarang

#stetoskop

#stunting

#success

#tabungspesimen

#tanggapbencana

#target

#tb

#tempatsampahmedis

#tenagaentomologi

#tenagagizi

#tenagakefarmasian

#tenagakerja

#tenagakesehatanlingkungan

#tenagakesehatanmasyarakatbidangepidemiologi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangkesehatanreproduksi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangpromosikesehatan

#tenagalaboratoriummedik

#tenagaprofesional

#tensimeter

#termometerbadan

#tertibniaga

#tpak

#tppo

#transmigrasi

#tuberkulosis

#tutupanlahan

#usahakecil

#usahamikrodankecil

#usahamikrokecilmenengah

#usulanbps

#vaksin

#vitamin

#wirausaha

#wirausahamuda

#wirausahapemula

#wisatawan

#wiup

333

Jumlah Dataset

Perangkat Daerah

Filter Pencarian Dataset

Bidang Urusan

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan Penghubung

Inspektorat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Administrasi

Non Urusan

Tags

#

##jumlah

#(spr)

#administrasi

#afprate

#aids

#airminumlayak

#akta

#aktanikah

#alos

#anggaran

#anggaranbelanja

#anggaranpembiayaan

#anggaranpendapatan

#angkaacuteflaccidparalysis(afp)

#angkakematianibu

#annualparasiteincidence

#apbd

#apbdperubahan

#apbdtepatwaktu

#apd

#apdsesuaijenispenyakit

#api

#apip

#apoteker

#apotekerpersatuanpenduduk

#aps

#arg

#arv

#asi

#atletberprestasi

#backlog

#balita

#balitagiziburuk

#balitakuranggizi

#balitastunting

#banhub

#bantuandanagulir

#bantuanhukumbagikorbankekerasan

#barangberedar,

#baranghabispakai

#belanja

#bencana

#bidan

#bidanpersatuanpenduduk

#bor

#bpbd

#bpkad

#bppd

#bpsdm

#bumdesa

#cabangolahragadibina,

#cabor

#cadanganpangan

#campakdosiskedua

#capaiankinerjadinas

#cppd

#cryotube

#dataprioritasnasional

#dayasaingkepemudaan

#desauci

#desawisata

#diga

#dinaskesehatan

#dinkes

#dinkopukm

#disabilitas

#dishut

#dlh

#dokter

#dokteranak

#dokterbedah

#doktergigipersatuanpenduduk

#dokterpenyakitdalam

#dokterpersatuanpenduduk

#dokterspesialiskejiwaan

#dokterspesialispersatuanpenduduk

#dokterumum

#dp3a

#dpkp

#dpmptsp

#dprd

#dprdperempuan

#ekonomi

#ekraf

#ekspor

#ekspor,

#elektrifikasi

#emisigrk

#event

#farmasi

#faskesterakreditasi

#gangguantrantimbun

#gender

#gizi

#handscoon

#hasil

#hiv

#hiv/aids

#idl

#idm

#ika

#ikal

#ikk

#ikkkearsipan

#iklh

#iku

#imunisasidasarlengkap

#indeksketahanandaerah

#indekspengelolaankeuangandaerah

#industri

#inflasi

#infrastrukturperbatasan

#investasi

#ipkd

#ipm

#irbi

#irigasi

#ispa

#iup

#jalan

#jenisproduksikayubulat

#jenisproduksikayuolahan

#kabupaten/kotalayakanak

#kabupatenlayakanak

#kabupatenperbatasan

#kapasitasaparatur

#kasuskekerasan

#kasuskekerasananak

#kasuskekerasanperempuan

#kasusklb

#kawasankumuh

#kawasanpermukiman

#kdrt

#kehutanan

#kejadianluarbiasa

#kek

#kekerasan

#kekerasanterhadapanak

#kelahiran

#kelembagaandesa

#kelistrikan

#kelompokperhutanansosial

#kelurahanuci

#kematianbalita

#kematianbayi

#kematianbayi<1bulan

#kematianibu

#kematianibuhamil

#kematianneonatal

#kepatuhankoperasi

#kepatuhanlkpdsesuai

#kepeloporan,

#kepemimpinan

#kepemudaanyangaktif

#kependudukan

#kepramukaan

#kepramukaan,

#kepuasanmasyarakat

#kesehatankoperasi

#kesehatantradisional

#ketenagakerjaan

#ketersediaanobatdanvaksin

#keuangandaerah

#kk

#kla

#klb

#konektivitasprovinsi

#konsumen

#kontakklb

#koperasiaktif

#koperasiberkualitas

#korbanbencana

#korbankekerasan

#korbankekerasananak

#korbankekerasananaklaki-laki

#korbankekerasananakperempuan

#korbankekerasanperempuan

#kotalayakanak

#krisiskesehatan

#kualitashutan

#kunjunganbayi

#lahankritisdirehabilitasi

#lahirhidup

#layanandasar

#layanankomprehensif

#layananpemulangankorbankekerasan

#layananperizinan

#literasimasyarakat

#makro

#mancanegara

#mantap

#masker

#materipimpinan

#mediaamies

#migas

#mpasi

#mutupelayananrumahsakit

#non

#nonpolio

#ntp

#nusantara

#obat

#obatgenerik

#obatrasional

#odhiv

#olahraga#atletmaluku#medali

#organisasi

#pad

#pangan

#papbd

#papbdtepatwaktu

#pariwisata

#pdrb

#pdrbkehutanan

#pe

#pedesaan

#pekerjaperempuan

#pelakuusaha

#pelayanankesehatan

#pelayanankesehatanbagimurid

#pelayananpenghubung

#pelayananterpaduptm

#pembiayaan

#pemuda

#pemuda#organisasikepemudaan

#pemuda#wirausahamuda

#pemuda,

#pemukimankumuh

#pemukimantertata

#penanganan

#penangananpengaduan

#pencarikerja

#pendampingdesa

#pendapatan

#penderitatbterbaru

#penduduk

#pengaduan/laporankekerasan

#pengelolaanbmd

#pengelolaankeuangan

#pengelolaankeuangandaerah

#penggunaanobatgenerik

#penggunaantempattidurrumahsakit

#pengolahan

#penyandangdisabilitasterlantardalampanti

#penyelidikanepidemiologi

#perawat

#perawatpersatuanpenduduk

#perdesaan

#perempuandalamlembagapemerintah

#perempuankorbankekerasan

#perhutanansosial

#perikanan

#perizinankawasanhutan

#perkebunan

#perkiraanpenderitatb

#permukiman

#perpustakaanberbasisinklusisosial

#perpustakaanjejaringnasional

#pertanggungjawabanapbd

#pertumbuhaninvestasi

#perumahan

#perusahaan

#peternakan

#plastikhazzard

#pneumonia

#pojokbacadigital

#potensi

#ppas

#pph

#prioritasnasional

#produksikayubulatdanolahan

#psu

#pug

#pupr

#puskesmas

#puskesmasrawatinap

#ranperdaapbd

#ranperdapertanggungjawabanapbd

#rasiodokterpersatuanpenduduk

#rasiogini

#rasiogurumurid

#rataratakemampuanliterasinumerasi

#rate

#rawanpangan

#re

#realisasibelanja

#realisasiinvestasi

#realisasiinvestasilokasi

#realisasiinvestasisektor

#realisasipembiayaan

#realisasipendapatan

#rehabilitasirumahkorbanbencana

#rehabilitasisosial,

#rehabilitasisosialkorbankekerasan

#reintegrasisosialkorbankekerasan

#relokasi

#rlh

#rtlh

#rumahkawasanbencana

#rumahkawasankumuh

#rumahlayakhuni

#rumahrusak

#rumahsakit

#rumahtidaklayakhuni

#safetybox

#sap

#sarjanakesmas

#sarjanakesmaspersatuanpenduduk

#sdmkesehatan

#senter

#siga

#sistemdatagenderdananak

#sistemkewaspadaandini

#sistemmerit

#siswa

#skm

#slidepositivityrate

#specimencarrier

#spesimenklinis

#spip

#spm

#stabilisasihargabarang

#stetoskop

#stunting

#success

#tabungspesimen

#tanggapbencana

#target

#tb

#tempatsampahmedis

#tenagaentomologi

#tenagagizi

#tenagakefarmasian

#tenagakerja

#tenagakesehatanlingkungan

#tenagakesehatanmasyarakatbidangepidemiologi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangkesehatanreproduksi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangpromosikesehatan

#tenagalaboratoriummedik

#tenagaprofesional

#tensimeter

#termometerbadan

#tertibniaga

#tpak

#tppo

#transmigrasi

#tuberkulosis

#tutupanlahan

#usahakecil

#usahamikrodankecil

#usahamikrokecilmenengah

#usulanbps

#vaksin

#vitamin

#wirausaha

#wirausahamuda

#wirausahapemula

#wisatawan

#wiup

Urutkan:

Daftar Dataset

Persentase Pelayanan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

Pengelolaan Penghubung 20 April 2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Pelayanan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

Pengelolaan Penghubung 21/04/2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Pendidikan dan Pelatihan 20 April 2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Pendidikan dan Pelatihan 21/04/2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

1

...

6

7

8

...

23

Pemerintah Provinsi

Maluku

Jl. Pattimura No.1 Uritetu, Kec. Sirimau,
Kota Ambon, Maluku, Indonesia.

(0911) 342460

Statistik Pengunjung

Hari Ini

1141

kunjungan

780

unik

Bulan Ini

9532

kunjungan

6987

unik

Total

39389

kunjungan

27935

unik

© 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. All rights reserved.

Potret Disabilitas Dewasa
Provinsi Maluku Tahun 2026

Potret Disabilitas Anak
Provinsi Maluku Tahun 2026