Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

7

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

8

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

6

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

6

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

6

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

6

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

1

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

1

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

6

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

6

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Jumlah Pengelolaan barang milik daerah

7

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kepatuhan, serta efektivitas pengelolaan aset yang mencakup siklus perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga pemindahtanganan/penghapusan.

Jumlah Pengelolaan barang milik daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

7

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kepatuhan, serta efektivitas pengelolaan aset yang mencakup siklus perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga pemindahtanganan/penghapusan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

53

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

53

Keuangan 21/04/2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

1

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

1

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

1

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan

1

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur status, kesehatan, dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pelestarian tutupan vegetasi hutan dan non-hutan di suatu wilayah.

Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur status, kesehatan, dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pelestarian tutupan vegetasi hutan dan non-hutan di suatu wilayah.

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

10

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

2

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Persentase Pertumbuhan Investasi

8

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai investasi suatu wilayah atau entitas dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Pertumbuhan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

8

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai investasi suatu wilayah atau entitas dalam kurun waktu tertentu.

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset