Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar melalui pelayanan berbasis panti.

Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Dinas Sosial Provinsi Maluku

124

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 21/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar melalui pelayanan berbasis panti.

Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

216

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan menengah di Provinsi Maluku

Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

216

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan menengah di Provinsi Maluku

Indeks Ketahanan Daerah

87

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 20 April 2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mengelola risiko bencana. IKD menilai resiliensi daerah melalui mitigasi, adaptasi, dan pemulihan sosial-ekonomi, yang bertujuan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indeks Ketahanan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

87

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 21/04/2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mengelola risiko bencana. IKD menilai resiliensi daerah melalui mitigasi, adaptasi, dan pemulihan sosial-ekonomi, yang bertujuan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indeks risiko bencana di daerah

94

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 20 April 2026

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) di daerah digunakan untuk mengukur tingkat potensi dampak negatif—seperti kehilangan jiwa, cedera, dan kerugian materiil—akibat ancaman bencana. Indeks ini mengukur kombinasi antara tingkat ancaman (bahaya), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah.

Indeks risiko bencana di daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

94

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 21/04/2026

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) di daerah digunakan untuk mengukur tingkat potensi dampak negatif—seperti kehilangan jiwa, cedera, dan kerugian materiil—akibat ancaman bencana. Indeks ini mengukur kombinasi antara tingkat ancaman (bahaya), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah.

Persentase Pelayanan Penghubung

120

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

Pengelolaan Penghubung 20 April 2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Pelayanan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

120

Pengelolaan Penghubung 21/04/2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

110

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Pendidikan dan Pelatihan 20 April 2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

110

Pendidikan dan Pelatihan 21/04/2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

39

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

39

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

37

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

37

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

45

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

45

Keuangan 21/04/2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan

46

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

46

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

48

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

48

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

41

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

41

Keuangan 21/04/2026

Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

37

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

37

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, efektivitas, dan kepatuhan administratif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

36

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

36

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini sesuai peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pemerintah daerah (pengguna barang) dalam melaksanakan siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan—agar sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

37

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

37

Keuangan 21/04/2026

Indikator ini mengukur tingkat kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengikuti aturan untuk memastikan laporan keuangan berkualitas dan akuntabel.

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset