Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam program/kegiatan belanja langsung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

11

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam program/kegiatan belanja langsung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Cakupan Kabupaten/ Kota yang mengelola sistem data gender dan anak

8

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah gender dan anak.

Cakupan Kabupaten/ Kota yang mengelola sistem data gender dan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

8

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah gender dan anak.

Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kebutuhan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kebutuhan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah Korban mendapat layanan bantuan hukum

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana korban kekerasan/tindak pidana mendapatkan akses keadilan (access to justice).

Jumlah Korban mendapat layanan bantuan hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana korban kekerasan/tindak pidana mendapatkan akses keadilan (access to justice).

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja pemerintah/lembaga dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja pemerintah/lembaga dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini pada dasarnya mengukur efektivitas dan cakupan layanan pemulangan korban kekerasan, sebagai bagian dari sistem perlindungan perempuan dan anak.

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini pada dasarnya mengukur efektivitas dan cakupan layanan pemulangan korban kekerasan, sebagai bagian dari sistem perlindungan perempuan dan anak.

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu

1

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja, efektivitas, dan responsivitas lembaga pelayanan (seperti UPTD PPA/P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan.

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja, efektivitas, dan responsivitas lembaga pelayanan (seperti UPTD PPA/P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan.

Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan

1

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja layanan pendampingan dan penanganan kasus (aspek pemulihan) yang dilakukan pemerintah, serta untuk memantau efektivitas akses korban terhadap perlindungan medis.

Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja layanan pendampingan dan penanganan kasus (aspek pemulihan) yang dilakukan pemerintah, serta untuk memantau efektivitas akses korban terhadap perlindungan medis.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi—baik bekerja maupun mencari pekerjaan—dibandingkan total penduduk perempuan usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi—baik bekerja maupun mencari pekerjaan—dibandingkan total penduduk perempuan usia kerja.

Persentase Pekerja Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam posisi jabatan manajerial, profesional, teknisi, dan tenaga administrasi.

Persentase Pekerja Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam posisi jabatan manajerial, profesional, teknisi, dan tenaga administrasi.

Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, kontribusi, dan keterwakilan perempuan dalam sektor publik, terutama dalam posisi manajerial dan pengambilan keputusan.

Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, kontribusi, dan keterwakilan perempuan dalam sektor publik, terutama dalam posisi manajerial dan pengambilan keputusan.

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dan Data Jumlah dan data total kursi di keanggotaan DPRD di Provinsi Maluku

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD.

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dan Data Jumlah dan data total kursi di keanggotaan DPRD di Provinsi Maluku

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD.

Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Maluku

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Maluku digunakan untuk mengukur sejauh mana komitmen dan implementasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus pembangunan daerah.

Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Maluku

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Maluku digunakan untuk mengukur sejauh mana komitmen dan implementasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus pembangunan daerah.

Rasio Kekerasan Terhadap Anak

1

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kejadian kekerasan (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran) secara proporsional per 10.000 atau 100.000 anak di suatu wilayah.

Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kejadian kekerasan (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran) secara proporsional per 10.000 atau 100.000 anak di suatu wilayah.

Cakupan Kabupaten/ Kota yang memenuhi kualifikasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

7

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 April 2026

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kab / Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak kedalam kebijakan, Program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak di Kabupaten / Kota

Cakupan Kabupaten/ Kota yang memenuhi kualifikasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

7

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21/04/2026

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kab / Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak kedalam kebijakan, Program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak di Kabupaten / Kota

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset