Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefenisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

7

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 22/04/2026

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefenisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Persentase Infrastruktur Terbangun di Kawasan Perbatasan

8

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

Pengelolaan Perbatasan 21 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, capaian, dan kemajuan pembangunan infrastruktur dasar maupun penunjang di wilayah perbatasan negara.

Persentase Infrastruktur Terbangun di Kawasan Perbatasan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

8

Pengelolaan Perbatasan 22/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan, capaian, dan kemajuan pembangunan infrastruktur dasar maupun penunjang di wilayah perbatasan negara.

Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku

3

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

Pengelolaan Perbatasan 21 April 2026

Indikator Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku dalam menginisiation, mengawal, dan mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

3

Pengelolaan Perbatasan 22/04/2026

Indikator Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku dalam menginisiation, mengawal, dan mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

12

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam program/kegiatan belanja langsung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

12

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam program/kegiatan belanja langsung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Cakupan Kabupaten/ Kota yang mengelola sistem data gender dan anak

9

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah gender dan anak.

Cakupan Kabupaten/ Kota yang mengelola sistem data gender dan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

9

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah gender dan anak.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21 April 2026

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatian untuk Data 2025 merupakan Data sementara

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

5

Keuangan 22/04/2026

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatian untuk Data 2025 merupakan Data sementara

Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

5

Dinas Sosial Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 21 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar melalui pelayanan berbasis panti.

Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Dinas Sosial Provinsi Maluku

5

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 21/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar melalui pelayanan berbasis panti.

Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

26

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21 April 2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan menengah di Provinsi Maluku

Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

26

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21/04/2026

Data ini memberikan informasi mengenai tingkat ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan menengah di Provinsi Maluku

Indeks Ketahanan Daerah

1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 20 April 2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mengelola risiko bencana. IKD menilai resiliensi daerah melalui mitigasi, adaptasi, dan pemulihan sosial-ekonomi, yang bertujuan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indeks Ketahanan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 21/04/2026

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mengelola risiko bencana. IKD menilai resiliensi daerah melalui mitigasi, adaptasi, dan pemulihan sosial-ekonomi, yang bertujuan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indeks risiko bencana di daerah

1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 20 April 2026

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) di daerah digunakan untuk mengukur tingkat potensi dampak negatif—seperti kehilangan jiwa, cedera, dan kerugian materiil—akibat ancaman bencana. Indeks ini mengukur kombinasi antara tingkat ancaman (bahaya), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah.

Indeks risiko bencana di daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

1

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 21/04/2026

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) di daerah digunakan untuk mengukur tingkat potensi dampak negatif—seperti kehilangan jiwa, cedera, dan kerugian materiil—akibat ancaman bencana. Indeks ini mengukur kombinasi antara tingkat ancaman (bahaya), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah.

Persentase Pelayanan Penghubung

3

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

Pengelolaan Penghubung 20 April 2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Pelayanan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Provinsi Maluku

3

Pengelolaan Penghubung 21/04/2026

Indikator Persentase Pelayanan Penghubung digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders).

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Pendidikan dan Pelatihan 20 April 2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

2

Pendidikan dan Pelatihan 21/04/2026

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas SDM aparatur (ASN/pegawai) dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

9

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

9

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

3

Keuangan 21/04/2026

Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

8

Keuangan 21/04/2026

Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Potret Disabilitas Dewasa

Potret Disabilitas Anak

Pilihan Filter Dataset