Dataset | Lawamena Satu Data Maluku

×

Potret Disabilitas Dewasa

di Provinsi Maluku Tahun 2026

lihat detail

×

Potret Disabilitas Anak

di Provinsi Maluku Tahun 2026

lihat detail

☰

Beranda Dataset Regulasi

Infografik Artikel Potret Disabilitas

Bidang Urusan Perangkat Daerah

CMS Satudata Portal Data Maluku

Dashboard Executive Monitoring & Analitik

Beranda Dataset

Dataset Sektoral
Jelajahi dataset pemerintahan Provinsi Maluku

Filter Menurut Urusan

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan Penghubung

Inspektorat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Administrasi

Non Urusan

Filter Menurut Tags

#

##jumlah

#(spr)

#administrasi

#afprate

#aids

#airminumlayak

#akta

#aktanikah

#alos

#anggaran

#anggaranbelanja

#anggaranpembiayaan

#anggaranpendapatan

#angkaacuteflaccidparalysis(afp)

#angkakematianibu

#annualparasiteincidence

#apbd

#apbdperubahan

#apbdtepatwaktu

#apd

#apdsesuaijenispenyakit

#api

#apip

#apoteker

#apotekerpersatuanpenduduk

#aps

#arg

#arv

#asi

#atletberprestasi

#backlog

#balita

#balitagiziburuk

#balitakuranggizi

#balitastunting

#banhub

#bantuandanagulir

#bantuanhukumbagikorbankekerasan

#bapenda

#barangberedar,

#baranghabispakai

#belanja

#bencana

#bidan

#bidanpersatuanpenduduk

#bor

#bpbd

#bpkad

#bppd

#bpsdm

#bumdesa

#cabangolahragadibina,

#cabor

#cadanganpangan

#campakdosiskedua

#capaiankinerjadinas

#cppd

#cryotube

#dataprioritasnasional

#dayasaingkepemudaan

#desauci

#desawisata

#diga

#dinaskesehatan

#dinkes

#dinkopukm

#disabilitas

#dishut

#dlh

#dokter

#dokteranak

#dokterbedah

#doktergigipersatuanpenduduk

#dokterpenyakitdalam

#dokterpersatuanpenduduk

#dokterspesialiskejiwaan

#dokterspesialispersatuanpenduduk

#dokterumum

#dokumenperencanaan

#dp3a

#dpkp

#dpmptsp

#dprd

#dprdperempuan

#ekonomi

#ekraf

#ekspor

#ekspor,

#elektrifikasi

#emisigrk

#event

#farmasi

#faskesterakreditasi

#gangguantrantimbun

#gender

#gizi

#handscoon

#hasil

#hiv

#hiv/aids

#idl

#idm

#ika

#ikal

#ikk

#ikkkearsipan

#iklh

#iku

#imunisasidasarlengkap

#indeksketahanandaerah

#indekspengelolaankeuangandaerah

#industri

#inflasi

#infrastrukturperbatasan

#inovasidaerah

#investasi

#ipkd

#ipm

#irbi

#irigasi

#ispa

#iup

#jalan

#jenisproduksikayubulat

#jenisproduksikayuolahan

#kabupaten/kotalayakanak

#kabupatenlayakanak

#kabupatenperbatasan

#kapasitasaparatur

#kasuskekerasan

#kasuskekerasananak

#kasuskekerasanperempuan

#kasusklb

#kawasankumuh

#kawasanpermukiman

#kdrt

#kehutanan

#kejadianluarbiasa

#kek

#kekerasan

#kekerasanterhadapanak

#kelahiran

#kelembagaandesa

#kelistrikan

#kelompokperhutanansosial

#kelurahanuci

#kematianbalita

#kematianbayi

#kematianbayi<1bulan

#kematianibu

#kematianibuhamil

#kematianneonatal

#kepatuhankoperasi

#kepatuhanlkpdsesuai

#kepeloporan,

#kepemimpinan

#kepemudaanyangaktif

#kependudukan

#kepramukaan

#kepramukaan,

#kepuasanmasyarakat

#kesehatankoperasi

#kesehatantradisional

#ketenagakerjaan

#ketersediaanobatdanvaksin

#keuangandaerah

#kk

#kla

#klb

#kolaborasipenelitian

#konektivitasprovinsi

#konsumen

#kontakklb

#koperasiaktif

#koperasiberkualitas

#korbanbencana

#korbankekerasan

#korbankekerasananak

#korbankekerasananaklaki-laki

#korbankekerasananakperempuan

#korbankekerasanperempuan

#kotalayakanak

#krisiskesehatan

#kualitashutan

#kunjunganbayi

#lahankritisdirehabilitasi

#lahirhidup

#layanandasar

#layanankomprehensif

#layananpemulangankorbankekerasan

#layananperizinan

#literasimasyarakat

#makro

#mancanegara

#mantap

#masker

#materipimpinan

#mediaamies

#migas

#mpasi

#mutupelayananrumahsakit

#non

#nonpolio

#ntp

#nusantara

#obat

#obatgenerik

#obatrasional

#odhiv

#olahraga#atletmaluku#medali

#organisasi

#pad

#pangan

#papbd

#papbdtepatwaktu

#pariwisata

#pdrb

#pdrbkehutanan

#pe

#pedesaan

#pekerjaperempuan

#pelakuusaha

#pelayanankesehatan

#pelayanankesehatanbagimurid

#pelayananpenghubung

#pelayananterpaduptm

#pembiayaan

#pemuda

#pemuda#organisasikepemudaan

#pemuda#wirausahamuda

#pemuda,

#pemukimankumuh

#pemukimantertata

#penanganan

#penangananpengaduan

#pencarikerja

#pendampingdesa

#pendapatan

#penderitatbterbaru

#penduduk

#penelitian,

#pengaduan/laporankekerasan

#pengelolaanbmd

#pengelolaankeuangan

#pengelolaankeuangandaerah

#penggunaanobatgenerik

#penggunaantempattidurrumahsakit

#pengolahan

#penyandangdisabilitasterlantardalampanti

#penyelidikanepidemiologi

#perawat

#perawatpersatuanpenduduk

#perdesaan

#perempuandalamlembagapemerintah

#perempuankorbankekerasan

#perhutanansosial

#perikanan

#perizinankawasanhutan

#perkebunan

#perkiraanpenderitatb

#permukiman

#perpustakaanberbasisinklusisosial

#perpustakaanjejaringnasional

#pertanggungjawabanapbd

#pertumbuhaninvestasi

#perumahan

#perusahaan

#peternakan

#plastikhazzard

#pneumonia

#pojokbacadigital

#potensi

#ppas

#pph

#prioritasnasional

#produksikayubulatdanolahan

#psu

#pug

#pupr

#puskesmas

#puskesmasrawatinap

#ranperdaapbd

#ranperdapertanggungjawabanapbd

#rasiodokterpersatuanpenduduk

#rasiogini

#rasiogurumurid

#rataratakemampuanliterasinumerasi

#rate

#rawanpangan

#re

#realisasibelanja

#realisasiinvestasi

#realisasiinvestasilokasi

#realisasiinvestasisektor

#realisasipembiayaan

#realisasipendapatan

#rehabilitasirumahkorbanbencana

#rehabilitasisosial,

#rehabilitasisosialkorbankekerasan

#reintegrasisosialkorbankekerasan

#relokasi

#rencanapembangunan,

#rkpd

#rkpd,

#rlh

#rpjmd,

#rtlh

#rtrw

#rumahkawasanbencana

#rumahkawasankumuh

#rumahlayakhuni

#rumahrusak

#rumahsakit

#rumahtidaklayakhuni

#safetybox

#sap

#sarjanakesmas

#sarjanakesmaspersatuanpenduduk

#sdmkesehatan

#senter

#siga

#sistemdatagenderdananak

#sistemkewaspadaandini

#sistemmerit

#siswa

#skm

#slidepositivityrate

#specimencarrier

#spesimenklinis

#spip

#spm

#stabilisasihargabarang

#stetoskop

#stunting

#success

#tabungspesimen

#tanggapbencana

#target

#tb

#tempatsampahmedis

#tenagaentomologi

#tenagagizi

#tenagakefarmasian

#tenagakerja

#tenagakesehatanlingkungan

#tenagakesehatanmasyarakatbidangepidemiologi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangkesehatanreproduksi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangpromosikesehatan

#tenagalaboratoriummedik

#tenagaprofesional

#tensimeter

#termometerbadan

#tertibniaga

#tpak

#tppo

#transmigrasi

#tuberkulosis

#tutupanlahan

#usahakecil

#usahamikrodankecil

#usahamikrokecilmenengah

#usulanbps

#vaksin

#vitamin

#wirausaha

#wirausahamuda

#wirausahapemula

#wisatawan

#wiup

341

Jumlah Dataset

Perangkat Daerah

Filter Pencarian Dataset

Bidang Urusan

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan Penghubung

Inspektorat Daerah

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Administrasi

Non Urusan

Tags

#

##jumlah

#(spr)

#administrasi

#afprate

#aids

#airminumlayak

#akta

#aktanikah

#alos

#anggaran

#anggaranbelanja

#anggaranpembiayaan

#anggaranpendapatan

#angkaacuteflaccidparalysis(afp)

#angkakematianibu

#annualparasiteincidence

#apbd

#apbdperubahan

#apbdtepatwaktu

#apd

#apdsesuaijenispenyakit

#api

#apip

#apoteker

#apotekerpersatuanpenduduk

#aps

#arg

#arv

#asi

#atletberprestasi

#backlog

#balita

#balitagiziburuk

#balitakuranggizi

#balitastunting

#banhub

#bantuandanagulir

#bantuanhukumbagikorbankekerasan

#bapenda

#barangberedar,

#baranghabispakai

#belanja

#bencana

#bidan

#bidanpersatuanpenduduk

#bor

#bpbd

#bpkad

#bppd

#bpsdm

#bumdesa

#cabangolahragadibina,

#cabor

#cadanganpangan

#campakdosiskedua

#capaiankinerjadinas

#cppd

#cryotube

#dataprioritasnasional

#dayasaingkepemudaan

#desauci

#desawisata

#diga

#dinaskesehatan

#dinkes

#dinkopukm

#disabilitas

#dishut

#dlh

#dokter

#dokteranak

#dokterbedah

#doktergigipersatuanpenduduk

#dokterpenyakitdalam

#dokterpersatuanpenduduk

#dokterspesialiskejiwaan

#dokterspesialispersatuanpenduduk

#dokterumum

#dokumenperencanaan

#dp3a

#dpkp

#dpmptsp

#dprd

#dprdperempuan

#ekonomi

#ekraf

#ekspor

#ekspor,

#elektrifikasi

#emisigrk

#event

#farmasi

#faskesterakreditasi

#gangguantrantimbun

#gender

#gizi

#handscoon

#hasil

#hiv

#hiv/aids

#idl

#idm

#ika

#ikal

#ikk

#ikkkearsipan

#iklh

#iku

#imunisasidasarlengkap

#indeksketahanandaerah

#indekspengelolaankeuangandaerah

#industri

#inflasi

#infrastrukturperbatasan

#inovasidaerah

#investasi

#ipkd

#ipm

#irbi

#irigasi

#ispa

#iup

#jalan

#jenisproduksikayubulat

#jenisproduksikayuolahan

#kabupaten/kotalayakanak

#kabupatenlayakanak

#kabupatenperbatasan

#kapasitasaparatur

#kasuskekerasan

#kasuskekerasananak

#kasuskekerasanperempuan

#kasusklb

#kawasankumuh

#kawasanpermukiman

#kdrt

#kehutanan

#kejadianluarbiasa

#kek

#kekerasan

#kekerasanterhadapanak

#kelahiran

#kelembagaandesa

#kelistrikan

#kelompokperhutanansosial

#kelurahanuci

#kematianbalita

#kematianbayi

#kematianbayi<1bulan

#kematianibu

#kematianibuhamil

#kematianneonatal

#kepatuhankoperasi

#kepatuhanlkpdsesuai

#kepeloporan,

#kepemimpinan

#kepemudaanyangaktif

#kependudukan

#kepramukaan

#kepramukaan,

#kepuasanmasyarakat

#kesehatankoperasi

#kesehatantradisional

#ketenagakerjaan

#ketersediaanobatdanvaksin

#keuangandaerah

#kk

#kla

#klb

#kolaborasipenelitian

#konektivitasprovinsi

#konsumen

#kontakklb

#koperasiaktif

#koperasiberkualitas

#korbanbencana

#korbankekerasan

#korbankekerasananak

#korbankekerasananaklaki-laki

#korbankekerasananakperempuan

#korbankekerasanperempuan

#kotalayakanak

#krisiskesehatan

#kualitashutan

#kunjunganbayi

#lahankritisdirehabilitasi

#lahirhidup

#layanandasar

#layanankomprehensif

#layananpemulangankorbankekerasan

#layananperizinan

#literasimasyarakat

#makro

#mancanegara

#mantap

#masker

#materipimpinan

#mediaamies

#migas

#mpasi

#mutupelayananrumahsakit

#non

#nonpolio

#ntp

#nusantara

#obat

#obatgenerik

#obatrasional

#odhiv

#olahraga#atletmaluku#medali

#organisasi

#pad

#pangan

#papbd

#papbdtepatwaktu

#pariwisata

#pdrb

#pdrbkehutanan

#pe

#pedesaan

#pekerjaperempuan

#pelakuusaha

#pelayanankesehatan

#pelayanankesehatanbagimurid

#pelayananpenghubung

#pelayananterpaduptm

#pembiayaan

#pemuda

#pemuda#organisasikepemudaan

#pemuda#wirausahamuda

#pemuda,

#pemukimankumuh

#pemukimantertata

#penanganan

#penangananpengaduan

#pencarikerja

#pendampingdesa

#pendapatan

#penderitatbterbaru

#penduduk

#penelitian,

#pengaduan/laporankekerasan

#pengelolaanbmd

#pengelolaankeuangan

#pengelolaankeuangandaerah

#penggunaanobatgenerik

#penggunaantempattidurrumahsakit

#pengolahan

#penyandangdisabilitasterlantardalampanti

#penyelidikanepidemiologi

#perawat

#perawatpersatuanpenduduk

#perdesaan

#perempuandalamlembagapemerintah

#perempuankorbankekerasan

#perhutanansosial

#perikanan

#perizinankawasanhutan

#perkebunan

#perkiraanpenderitatb

#permukiman

#perpustakaanberbasisinklusisosial

#perpustakaanjejaringnasional

#pertanggungjawabanapbd

#pertumbuhaninvestasi

#perumahan

#perusahaan

#peternakan

#plastikhazzard

#pneumonia

#pojokbacadigital

#potensi

#ppas

#pph

#prioritasnasional

#produksikayubulatdanolahan

#psu

#pug

#pupr

#puskesmas

#puskesmasrawatinap

#ranperdaapbd

#ranperdapertanggungjawabanapbd

#rasiodokterpersatuanpenduduk

#rasiogini

#rasiogurumurid

#rataratakemampuanliterasinumerasi

#rate

#rawanpangan

#re

#realisasibelanja

#realisasiinvestasi

#realisasiinvestasilokasi

#realisasiinvestasisektor

#realisasipembiayaan

#realisasipendapatan

#rehabilitasirumahkorbanbencana

#rehabilitasisosial,

#rehabilitasisosialkorbankekerasan

#reintegrasisosialkorbankekerasan

#relokasi

#rencanapembangunan,

#rkpd

#rkpd,

#rlh

#rpjmd,

#rtlh

#rtrw

#rumahkawasanbencana

#rumahkawasankumuh

#rumahlayakhuni

#rumahrusak

#rumahsakit

#rumahtidaklayakhuni

#safetybox

#sap

#sarjanakesmas

#sarjanakesmaspersatuanpenduduk

#sdmkesehatan

#senter

#siga

#sistemdatagenderdananak

#sistemkewaspadaandini

#sistemmerit

#siswa

#skm

#slidepositivityrate

#specimencarrier

#spesimenklinis

#spip

#spm

#stabilisasihargabarang

#stetoskop

#stunting

#success

#tabungspesimen

#tanggapbencana

#target

#tb

#tempatsampahmedis

#tenagaentomologi

#tenagagizi

#tenagakefarmasian

#tenagakerja

#tenagakesehatanlingkungan

#tenagakesehatanmasyarakatbidangepidemiologi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangkesehatanreproduksi

#tenagakesehatanmasyarakatbidangpromosikesehatan

#tenagalaboratoriummedik

#tenagaprofesional

#tensimeter

#termometerbadan

#tertibniaga

#tpak

#tppo

#transmigrasi

#tuberkulosis

#tutupanlahan

#usahakecil

#usahamikrodankecil

#usahamikrokecilmenengah

#usulanbps

#vaksin

#vitamin

#wirausaha

#wirausahamuda

#wirausahapemula

#wisatawan

#wiup

Urutkan:

Daftar Dataset

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 20 April 2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Keuangan 21/04/2026

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) meliputi 6 (enam) dimensi yang meliputi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ; 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ; 4. Penyerapan anggarann ; 5. Kondisi keuangan daerah ; dan 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Jumlah Perizinan Pemakaian Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan peningkatan intensitas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan (seperti pertambangan, infrastruktur, atau kelistrikan).

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran dan besarnya sumbangan ekonomi dari aktivitas kehutanan (seperti penebangan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa kehutanan) terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur status, kesehatan, dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pelestarian tutupan vegetasi hutan dan non-hutan di suatu wilayah.

Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur status, kesehatan, dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pelestarian tutupan vegetasi hutan dan non-hutan di suatu wilayah.

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur besaran nilai penanaman modal yang benar-benar terealisasi (berjalan/dibelanjakan) oleh investor dalam kurun waktu tertentu, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Persentase Pertumbuhan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai investasi suatu wilayah atau entitas dalam kurun waktu tertentu.

Persentase Pertumbuhan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai investasi suatu wilayah atau entitas dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja output atau keluaran dari program pengawasan dan pembinaan usaha, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap perizinan berusaha dan standar yang ditetapkan.

Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja output atau keluaran dari program pengawasan dan pembinaan usaha, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap perizinan berusaha dan standar yang ditetapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur atau instansi pemerintah (seperti DPMPTSP/Kementerian Investasi/BKPM) kepada pelaku usaha atau masyarakat.

Jumlah Penerima Bantuan Dana Bergulir

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyaluran dan jangkauan program dana bergulir kepada target debitur/penerima manfaat.

Jumlah Penerima Bantuan Dana Bergulir

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyaluran dan jangkauan program dana bergulir kepada target debitur/penerima manfaat.

Jumlah Wirausaha Pemula

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20 April 2026

Indikator ini pada dasarnya mengukur tingkat pertumbuhan wirausaha baru serta keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jumlah Wirausaha Pemula

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21/04/2026

Indikator ini pada dasarnya mengukur tingkat pertumbuhan wirausaha baru serta keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, perkembangan sektor UMKM, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran/kemiskinan di wilayah tersebut.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, perkembangan sektor UMKM, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran/kemiskinan di wilayah tersebut.

Persentase usaha Kecil yang menjadi wirausaha

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20 April 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal.

Persentase usaha Kecil yang menjadi wirausaha

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21/04/2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal.

1

...

7

8

9

...

23

Pemerintah Provinsi

Maluku

Jl. Pattimura No.1 Uritetu, Kec. Sirimau,
Kota Ambon, Maluku, Indonesia.

(0911) 342460

Statistik Pengunjung

Hari Ini

1343

kunjungan

647

unik

Bulan Ini

3081

kunjungan

2242

unik

Total

85539

kunjungan

68617

unik

© 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. All rights reserved.

Potret Disabilitas Dewasa
Provinsi Maluku Tahun 2026

Potret Disabilitas Anak
Provinsi Maluku Tahun 2026