×
Potret Disabilitas Dewasa
di Provinsi Maluku Tahun 2026
lihat detail
×
Potret Disabilitas Anak
di Provinsi Maluku Tahun 2026
lihat detail
☰
Beranda
Dataset
Regulasi
Produk Analisis
▾
Infografik
Artikel
Potret Disabilitas
Kategori
▾
Bidang Urusan
Perangkat Daerah
Terintegrasi
▾
Badan / Lembaga
Kabupaten / Kota
Masuk
▾
CMS Satudata
Portal Data Maluku
Dashboard Executive
Monitoring & Analitik
Beranda
Dataset
Dataset
Sektoral
Jelajahi dataset pemerintahan
Provinsi Maluku
cari
Pilihan Filter Dataset
Filter Menurut
Urusan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Perencanaan
Keuangan
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Perbatasan
Pengelolaan Penghubung
Inspektorat Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan Administrasi
Non Urusan
Filter Menurut
Tags
#anggaran
#anggaranbelanja
#anggaranpembiayaan
#anggaranpendapatan
#apbd
#apbdperubahan
#apbdtepatwaktu
#bapenda
#belanja
#bpkad
#ikk
#iku
#indekspengelolaankeuangandaerah
#ipkd
#kepatuhanlkpdsesuai
#keuangandaerah
#pad
#papbd
#papbdtepatwaktu
#pembiayaan
#pendapatan
#pengelolaanbmd
#pengelolaankeuangan
#pengelolaankeuangandaerah
#pertanggungjawabanapbd
#ppas
#ranperdaapbd
#ranperdapertanggungjawabanapbd
#realisasibelanja
#realisasipembiayaan
#realisasipendapatan
#sap
331
Jumlah Dataset
36
Perangkat Daerah
Filter Pencarian Dataset
Bidang Urusan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Perencanaan
Keuangan
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Perbatasan
Pengelolaan Penghubung
Inspektorat Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan Administrasi
Non Urusan
Tags
#anggaran
#anggaranbelanja
#anggaranpembiayaan
#anggaranpendapatan
#apbd
#apbdperubahan
#apbdtepatwaktu
#bapenda
#belanja
#bpkad
#ikk
#iku
#indekspengelolaankeuangandaerah
#ipkd
#kepatuhanlkpdsesuai
#keuangandaerah
#pad
#papbd
#papbdtepatwaktu
#pembiayaan
#pendapatan
#pengelolaanbmd
#pengelolaankeuangan
#pengelolaankeuangandaerah
#pertanggungjawabanapbd
#ppas
#ranperdaapbd
#ranperdapertanggungjawabanapbd
#realisasibelanja
#realisasipembiayaan
#realisasipendapatan
#sap
Reset Filter
Urutkan:
Terbaru
Terlama
Sering Dilihat
Jarang Dilihat
Daftar Dataset
Filter aktif:
Keuangan
Reset
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku
19
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
19
Keuangan
25/04/2026
Data Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku
13
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Realisasi Belanja Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
13
Keuangan
25/04/2026
Data Realisasi Belanja Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Maluku
9
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Realisasi Pembiayaan Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
9
Keuangan
25/04/2026
Data Realisasi Pembiayaan Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Anggaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Maluku
8
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Anggaran Pembiayaan Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pembiayaan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Anggaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
8
Keuangan
25/04/2026
Data Anggaran Pembiayaan Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pembiayaan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Maluku
6
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Anggaran Belanja Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Belanja bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
6
Keuangan
25/04/2026
Data Anggaran Belanja Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Belanja bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku
14
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
25 April 2026
Data Anggaran Pendapatan Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
14
Keuangan
25/04/2026
Data Anggaran Pendapatan Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
21
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
24 April 2026
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
21
Keuangan
24/04/2026
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bersumber dari Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2025, Tanggal : 20 November 2025.
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku
21
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
24 April 2026
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
21
Keuangan
24/04/2026
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
21 April 2026
Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatian untuk Data 2025 merupakan Data sementara
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
4
Keuangan
22/04/2026
Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatian untuk Data 2025 merupakan Data sementara
Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur
8
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi oleh Gubernur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
8
Keuangan
21/04/2026
Indikator Jumlah Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja output atau capaian kinerja pemerintah provinsi (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur
2
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.
Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
2
Keuangan
21/04/2026
Indikator Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Gubernur digunakan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan (fasilitasi) pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.
Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu
7
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Persentase Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
7
Keuangan
21/04/2026
Indikator persentase dokumen pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan
6
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.
Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
6
Keuangan
21/04/2026
Indikator Persentase Kesesuaian PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan APBD Perubahan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi, sinkronisasi, atau keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran (PPAS) dengan dokumen penganggaran final (APBD Perubahan) yang ditetapkan.
Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD
7
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).
Persentase Kesesuaian PPAS dan APBD
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
7
Keuangan
21/04/2026
Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan atau konsistensi antara dokumen perencanaan anggaran sementara (PPAS) dengan dokumen anggaran final yang disahkan (APBD).
Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu
5
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Keuangan
20 April 2026
Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Persentase Dokumen APBD, Perubahan APBD yang tepat Waktu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
5
Keuangan
21/04/2026
Indikator Persentase Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur tingkat disiplin, kepatuhan, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1
2
Potret Disabilitas Dewasa
Provinsi Maluku Tahun 2026
Potret Disabilitas Anak
Provinsi Maluku Tahun 2026
