Indikator ini mengukur efektivitas pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Pemerintah Daerah dalam membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan.

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat seluruh penduduk dunia, upaya pengendalian penyakit terus-menerus dilakukan, salah satunya adalah pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Program imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan, utamanya untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Selain itu, didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sedangkan pada pasal 130 juga tercantum bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Salah satu indikator yang diukur dalam keberhasilan imunisasi yaitu Universal Child Immunization (UCI) desa atau kelurahan. Desa/kelurahan UCI merupakan gambaran suatu desa/kelurahan yang telah mencapai target UCI apabila >80% bayi telah mendapat imunisasi dasar lengkap sebelum berusia 1 tahun. Pada tahun 2014, target 100% UCI (Universal child immunization) yang dicanangkan pada seluruh desa atau kelurahan harus sudah dapat terpenuhi, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 482 / Menkes / SK / IV / 2010 tentang GAIN UCI (National Accelerated Immunization Campaign) UCI 2010-2014. Pencapaian target UCI (Universal child immunization) merupakan proyeksi dari imunisasi dasar komprehensif bagi sekelompok bayi.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Data Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) digunakan untuk mengukur kapasitas, pemenuhan standar, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untukitu diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang difokuskan pada deteksidini, upaya promotif dan preventif penyakit tidak menular di masyarakat. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian PTM di Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, baik pengetahuan maupun keterampilan disamping kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana PTM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pengendalian PTM. Upaya efektif dan efisien dibutuhkan sehingga dampak PTM dapat diatasi. Upaya tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dan atau paliatif. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan secara proporsional, untuk upaya promotif dan preventif difokuskan pada pengendalian faktor risiko melalui deteksi dini faktor risiko PTM diikuti dengan tindak lanjut dini bila didapatkan kondisi PTM yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut. Pada kondisi PTM yang memerlukan upaya kuratif, rehabilitative dan paliatif diperlukan system kesehatan yang siap baik sarana, prasarana maupun tenaga kesehatan.

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut dengan Early Warning Alert Response and System (EWARS) adalah sebuah sistem yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah, dan Alert atau sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskanpetugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB Kita ketahui bersama bahwa sistem kewaspadaan dini dan respons perannya sangat penting dalam mendeteksi adanya ancaman penyakit potensial KLB/ wabah di negara kita baik tingkat nasional, kabupaten dan puskesmas. Bila ancaman penyakit dapat dideteksi secara dini maka kita akan dapat mencegah potensial KLB menjadi besar dengan melakukan respon dan intervensi yang cepat dan akurat. Selain itu SKDR juga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit. Bila penyakit potensial KLB semakin meningkat dan KLB suatu penyakit juga bertambah maka ini merupakan suatu indikasi bahwa program pencegahan dan pengendalian penyakit menular potensial KLB belum berjalan optimal.

Latar Belakang : a. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Pasal 59 sampai 61 Tentang Pelayana Kesehatan Tradisional b. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional c. Permenkes Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan d. Permenkes Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional e. Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur f. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris g. Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Maksud : a. Melihat jalannyan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur dan ASMAN TOGA di Kabupaten/Kota b. Diperolehnya data, masukan dan berbagai kendala tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kabupaten/Kota

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi penyebab kesakitan dan kematian, khususnya pada balita. ISPA, terutama pneumonia, termasuk dalam penyumbang utama angka kematian anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya penanggulangan ISPA secara komprehensif, terintegrasi, dan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kasus ISPA. Untuk menjamin mutu pelayanan, pelaksanaan tatalaksana ISPA perlu mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Standar tersebut meliputi kemampuan tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis, melakukan klasifikasi penyakit, memberikan pengobatan yang tepat, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

Dalam konteks tersebut, surveilans malaria menjadi kegiatan yang sangat penting. Surveilans malaria meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kasus malaria secara sistematis dan berkesinambungan. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk mendeteksi dini peningkatan kasus, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program eliminasi malaria. Kegiatan surveilans malaria menghasilkan indikator epidemiologi utama, salah satunya yaitu Slide Positivity Rate (SPR), yaitu persentase sediaan darah yang diperiksa dan terbukti positif malaria dibandingkan dengan jumlah sediaan darah yang diperiksa. SPR digunakan untuk menilai intensitas penularan malaria, efektivitas surveilans, serta kualitas layanan diagnosis.

Dalam konteks tersebut, surveilans malaria menjadi kegiatan yang sangat penting. Surveilans malaria meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kasus malaria secara sistematis dan berkesinambungan. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk mendeteksi dini peningkatan kasus, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program eliminasi malaria. Kegiatan surveilans malaria menghasilkan indikator epidemiologi utama, salah satunya yaitu Annual Parasite Incidence (API), yaitu jumlah kasus malaria positif yang terkonfirmasi laboratorium per 1.000 penduduk dalam satu tahun. API digunakan untuk menggambarkan tingkat penularan malaria di suatu wilayah serta menentukan status endemisitas.